Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah di Indonesia, terus dievaluasi. Salah satunya di Pasuruan.
Seperti yang terlihat pada Kamis (11/12/2025). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang berkunjung ke Pasuruan untuk memberikan sosialisasi sekaligus pemahaman aturan yang harus dijalankan oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota maupun Kabupaten Pasuruan.
Pantauan di lokasi, Nanik hadir di Pasuruan bersama Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2, Brigjend TNI Albertus Dony Dewantoro serta Direktur Pemenuhan Gizi, Enny Indarti.
Kehadiran mereka bertiga disambut hangat oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo serta Walikota Pasuruan, Adi Wibowo dan Wakil Walikota Pasuruan, Muhammad Nawawi.
Dalam sambutannya, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 BGN, Brigjend TNI Albertus Dony Dewantoro meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pasuruan untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikat tersebut bisa diurus ke Dinas Kesehatan demi dapat menjamin keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jangan diam menunggu kapan itu keluar, tapi koordinasikan dengan Korcab dan Korwil harus jemput bola. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat," katanya.
Sampai saat ini, dari 42 SPPG yang ada di Pasuruan, ternyata hanya ada 11 SPPG yang memiliki SLHS. Sedangkan lainnya sudah didaftarkan, tinggal diverifikasi dan penerbitan.
Oleh karena itu, Albertus meminta seluruh SPPG untuk segera menyelesaikan kewajiban ini. Sekaligus penerapan tugas dan SOP yang jelas dan terpampang besar di setiap SPPG supaya seluruh pekerja memahaminya dengan sangat baik.
"Tolong dibuatkan tugas dan SOP agar mereka bisa baca. Jangan kertas kecil, tapi kertas ukuran 1 meter kali 80 cm, tertera apa saja kewajiban dan larangan pegawai SPPG," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Rusdi Sutejo menegaskan sebagian SPPG di Kabupaten Pasuruan telah memiliki sertifikat SLHS. Sedangkan sisanya masih berproses di Dinas Kesehatan. Lantaran harus dipastikan betul bahwa standar kesehatan dan kebersihan di dapur SPPG sampai proses dan penyajian maupun makanan yang akan diberikan ke siswa, memenuhi standart.
"SLHS di Kabupaten Pasuruan, sebagian SPPG di Kabupaten Pasuruan sudah bersertifikat, dan lainnya masih berproses karena Dinkes mengeluarkan sertifikat dihitung betul dan hati-hati biar menjadi koreksi kalau memang ada kekurangannya," tegasnya.
Lebih lanjut Mas Rusdi - sapaan akrab Bupati Pasuruan ini menjelaskan bahwa seluruh bahan pokok untuk diolah di SPPG berasal dari lokal Kabupaten Pasuruan dan stoknya aman.
"Mulai dari sayur, telur ayam, daging ayam, semuanya aman dan tercukupi," singkatnya.
Di akhir sambutannya, Mas Rusdi berpesan agar seluruh SPPG tak malu untuk bertanya sekaligus berkoordinasi dengan banyak pihak. Termasuk SPPG yang lebih dulu berhasil dalam segala hal.
"Karena saya lihat rata-rata anak muda yang optimismenya sangat tinggi. Maka dari itu, semua SPPG harus berkoordinasi dengan banyak pihak. jangan malu bertanya, kalau ada kekurangan, belajar ke dapur yang sudah baik," himbaunya. (emil)
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat...
Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Has...
Pasar sebagai cerminan denyut kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, harus dija...
Sebanyak 32 dokter di Kabupaten Pasuruan menerima SK Tugas Tambahan Kepala Puske...
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuru...
Komentar