Pemerintah
Kabupaten Pasuruan
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan, 67153
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, terutama di masa pandemi. Terlebih sektor pertanian selama ini menjadi penyumbang tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II. Demikian disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas Korporasi Pertani dan Nelayan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020).
Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan pola pikir dan fokus yang semula urusan budidaya pertanian menjadi rencana aspek komersialisasi dan pemasaran dari hasil pertanian. Sehingga nantinya yang perlu dikembangkan kedepannya adalah suatu proses bisnis yang terintegrasi mulai dari produksi hingga proses setelah panen.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi. Sehingga diperoleh skala ekonomi efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, informasi, teknologi dan meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya”, tuturnya.
Selama ini sistem korporasi petani dan nelayan masih belum berjalan optimal. Sehingga meskipun banyak kelompok tani dan nelayan bermunculan, namun masih belum ada keseriusan dalam hal penggarapan proses serta model bisnis yang memiliki ekosistem berkesinambungan serta terhubung dengan BUMN dan pihak swasta.
“Karena itu saya menekankan beberapa hal. Pertama, saya minta kita fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai betul-betul jadi sehingga ini nanti bisa dijadikan contoh oleh provinsi lain dan kelompok petani serta nelayan yang lain”, ujarnya seperti dikutip dalam laman kominfo.go.id.
Presiden meyakini, korporasi petani dan nelayan akan diikuti banyak petani dan nelayan untuk mengembangkan hal serupa di tempatnya masing-masing apabila sudah ada contoh sukses dari kegiatan tersebut. Di sisi lain, BUMN dan pihak swasta diharapkan tidak hanya terbatas sebagai pembeli hasil panen, tetapi juga sebagai pendamping kelompok tani lebih berkembang dan memahami serta membangun proses bisnis yang betul-betul berjalan.
“Yang kita perkuat juga adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu,” tandasnya.
Proses dan model bisnis yang hendak dibangun meliputi proses pengolahan hasil panen dimulai dari pengemasan, branding, strategi pemasaran yang juga menghubungkan dengan sistem perbankan, innovator teknologi, dan manajemen yang mampu mengelola dengan baik. Namun semuanya harus terpayungi dengan regulasi yang mendukung sehingga ekosistem bisnisnya akan semakin kuat. (Dani+Eka Maria)
Setelah bersama Forpimda dan para ulama, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dan...
Diduga masih ada praktik prostitusi saat Ramadhan, Satpol PP Kabupaten Pasuruan...
Batik, kita ketahui bersama adalah warisan budaya dunia asal Indonesia yang diak...
Per 27 Pebruari 2026, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaa...
Satpol PP Kabupaten Pasuruan bersama kantor Kantor Bea Cukai Pasuruan dan Kejaks...
Komentar