Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi  Jawa Timur menggelar Entry Meeting Pemeriksaan pendahuluan LKPD Tahun 2022, Kamis (26/01/2023).

Entry meeting tersebut dilaksanakan secara serentak melalui teleconference dengan 38 kota/kabupaten di Jawa Timur. Untuk Pemkab Pasuruan dilaksanakan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko; Kepala Inspektorat dan Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan.

Dalam arahannya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi mengatakan, kegiatan tersebut penting dilakukan sebagai persiapan awal sebelum pemeriksaan pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2022 pada semua kota/kabupaten di Jawa Timur.

Tujuannya tak lain untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Terutama temuan yang mempengaruhi opini serta menilai efektivitas SPI dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Sedangkan untuk standar pemeriksaan yang digunakan adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

"Serta melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan prioritas pada akun Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Aset Tetap, serta Belanja Tak Terduga," katanya.

Dengan entry meeting tersebut, Karyadi meminta dukungan dari seluruh kepala daerah untuk memberi support pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan saat ini. Khususnya dengan harapan dapat berupaya maksimal dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran secara transparan dan akuntabel," harapnya.

Sementara itu, Sekda Yudha menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan sudah siap untuk menerima kedatangan dari Tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang akan memeriksa LKPD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2022.

"Insya Allah siap, dokumen administrasi akan kita kirim. Dan intinya kami siap untuk menyampaikan LKPD tahun anggaran 2022 kepada BPK," ucapnya.

Direncanakan, BPK akan mulai memeriksa pada bulan pebruari mendatang. Kata Yudha, diperkirakan sebulan penuh, para auditor BPK akan mendatangi semua OPD untuk memeriksa laporan keuangan selama setahun belakangan.

"Insya allah kita siap, mudah-mudahan hasilnya tidak ada temuan, kita bisa dapat Opini WTP kembali," harapnya.(emil)