Pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana akan mengganti Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diterima oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan istilah Tunjangan Kerja.

Hal tersebut seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji, di sela-sela kesibukannya, Senin (07/05/2018). Menurutnya, penggantian nama TPP dengan Tunjangan Kerja tak lain sebagai bagian dari evaluasi, serta saran dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN-RB).

“Kita tidak serta merta mengganti begitu saja, akan tetapi justru kita diberi saran oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenpanRB) agar tidak lagi menggunakan TPP untuk tunjangan pegawai,” katanya.

TPP di Kabupaten Pasuruan sendiri memang baru diberikan sejak tahun 2017 lalu. Awalnya lantaran gaji Pegawai sudah beberapa tahun tidak dinaikkan. Dengan perhitungan inflasi dianggap tidak seimbang, jadi pegawai Pemkab Pasuruanpun diberikan tambahan perbaikan penghasilan per awal tahun 2017 lalu.

TPP sendiri saat ini masih tergantung dari jabatan dan golongan pegawai. Paling rendah diberikan Rp 1,2 juta dan tertinggi mencapai Rp 12 juta. Namun TPP ini tidak diberikan kepada guru yang memiliki sertifikasi ataupun juga yang mendapatkan jasa pelayanan untuk tenaga medis agar tidak double.

Agus menjelaskan bahwa bahwa evaluasi yang akan dilakukan adalah dengan bakal memberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan bobot pekerjaan dan juga jabatan yang diemban. “Jadi akan kita evaluasi seluruh jabatan yang ada, nanti akan dikelompokkan dalam jabatan tersebut, dan yang mempunyai kinerja lebih bagus akan mendapatkan tunjangan kinerja lebih tinggi,” terangnya.

Terkait apakah TPP saat ini dinilai kurang bagus, Agus mengatakan kalau TPP sekarang sebenarnya sudah bagus hanya tinggal menyempurnakan saja. “Tinggal menyempurnakan saja, rencananya untuk Tunjangan Kinerja ini baru tahun 2019 akan dirubah,” pungkasnya (emil)