MUSRENBANG KABUPATEN PASURUAN 2018, DIMULAI

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Pasuruan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2018, resmi dimulai.

Sebagai awal kegiatan, Pemkab Pasuruan menggelar Musrenbang Kabupaten Pasuruan, di Pendopo Nyaweji Ngesti Wenganing Gusti Pemkab Pasuruan, Senin (27/03).

Musrenbang tersebut dipimpin Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, dan dihadiri Wakil Bupati, Riang Kulup Prayudha, Ketua Tim Penggerak PKK, Ny Lulis Irsyad Yusuf, Ketua DPRD, Sudiono Fauzan, Kapolres Pasuruan, AKBP Muhammad Aldian, Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Rizal Martomo, dan segenap Unsur Forkopimda Kabupaten Pasuruan  lainnya, para Kepala SKPD dan camat se-Kabupaten Pasuruan.

Menurut Irsyad, fokus pembangunan 2018 adalah untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana potensi pariwisata di Kabupaten Pasuruan sangat dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai daya ungkit penggerak ekonomi kreatif dan dinilai memiliki multiplier effect yang tinggi, sehingga menjadi upaya stretegis guna mengembangkannya.

“Kalau kita sudah bias mengembangkan usaha ekonomi kreatif di sekitar obyek wisata, maka secara otomatis dapat menumbuhkembangkan daerah sentra-sentra ekonomi kerakyatan,” kata Irsyad dalam sambutannya.

Selama tahun 2015, berbagai capaian indikator kinerja telah menunjukkan beberapa peningkatan. Misalnya untuk pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47 persen jauh diatas angka Jawa Timur yang mencapai 5,44 persen bahkan nasional hanya 4,88 persen. Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita mencapai Rp 53,93 juta naik dari sebelumnya Rp 50,9 juta. Belum lagi tingkat pengangguran terbuka (TPT)  meningkat menjadi 6,41 persen, di mana tahun 2014 mencapai 4,43 persen, indeks williamson meningkat menjadi 0,238 dari tahun 2014 yang hanya mencapai 0,238. Sedangkan IPM tahun 2015 mencapai 65,04, hasil penilaian BPK mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, penilaian SAKIP dari Kemenpan RB dengan perolehan nilai B.

“Termasuk sepanjang 2016 lalu pemerintah kabupaten menerima 138 penghargaan yaitu 37 tingkat nadional dan 101 di tingkat provinsi,” ujarnya.

Lebih lanjut Irsyad menegaskan bahwasanya Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi SDA, SDM dan kearifan local yang sangat besar untuk bisa dikembangkan, diantaranya sarana prasarana jalan tol Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, tersedianya jaringan pipa gas, sumber mata air dan letak geografis yang berada di segitiga emas, serta beberapa destinasi pariwisata dan budaya yang sangat potensial.

“Pokoknya kita akan terus menggenjot pembangunan di Kabupaten Pasuruan, baik fisik maupun non fisik, seluruhnya demi kemaslahatan Kabupaten Pasuruan,” imbuhnya.

Oleh karenanya, melalui Musrembang kali ini, Irsyad mengajak semua komponen masyarakat Kabupaten Pasuruan, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan beserta hasil-hasil musrembang dengan baik.

“Saya tekankan agar usulan program atau kegiatan yang disampaikan benar-benar mengacu pada prioritas pembangunan tahun keempat, sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” jelas pria yang punya hobi olahraga dan seni itu.

Sementara itu, Bambang Abimanyu, Kepala Bapeda Kabupaten Pasuruan menambahkan, Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) akan dilanjutkan 2 hari kedepan tanggal 29-30 di Finna Golf, Prigen. Dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan telah menghasilkan 5954 usulan kegiatan dengan nilai usulan sebesar Rp 3,202 Trilyun.

“Setelah dibawa ke Forum OPD dan pra musrenbang Kabupaten, maka diperoleh usulan program yang menjadi bahan pembahasan dengan memperhatikan focus pembangunan di tahun 2018 ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, Musrembang yang dimulai  pukul 09.30 WIB itu juga diisi dengan pemberian penghargaan untuk Kecamatan Terbaik dalam melaksanakan Musrembang, yakni Kecamatan Lekok sebagai Juara I, Kecamatan Wonorejo meraih Juara II dan Kecamatann Gondangwet sebagai Juara Ketiga. Selain itu, Bupati Irsyad juga menyerahkan penghargaan kepatuhan terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public kepada 7 OPD, diantaranya BP3M, Disperindag, DKP, Dispendukcapil, Dinkes, Dishub, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (emil)